KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362

  • Parpol
  • Baliho
  • Parpol 2019

    PARPOL PESERTA PEMILU 2019, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 27 Juni 2018
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

LAPORAN LPSDK MENJADI TANGGUNG JAWAB MORAL PESERTA PEMILU 2019

PEKANBARU (KPU) – Awal tahun 2019 merupakan momentum bagi 16 Partai Politik (Parpol) dan 27 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Riau untuk mampu menerapkan prinsip transparansi public, terlebih mereka secara nyata adalah para calon yang akan duduk dilembaga legislative selaku wakil rakyat yang diharapkan akan mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatnya. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) merupakan salah satu prasyarat transparansi.

 

Disela-sela penerimaan LPSDK yang disampaikan oleh peserta Pemilu 2019, kepada tim kpu-riauprov.go.id Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan Ilham, SH., LLM menyampaikan bahwa LPSDK merupakan bentuk transparansi peserta pemilu 2019 untuk dapat mempertanggung jawabkan dana sumbangan yang dihimpun oleh masing-masing peserta terkait arus keluar masuk dana dan peruntukannya.

“Hari ini (rabu-red) kami berharap kepada seluruh peserta Pemilu 2019 sudah melengkapi berkas dan menyerahkan ke KPU Riau,” sampai pukul 18.00 Wib jika ada yang belum menyampaikan maka kami tetap akan mengumumkan besok (kamis 3/1/2019), jika memang demikian tentu ada tambahan catatan diketerangan bahwa Calon atau parpol tidak menyampaikan LPSDK mereka ke KPU. KPU telah memfasilitasi penyampaian LPSDK dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) jadi kami berkeyakinan bahwa pelaporan LPSDK yang disampaikan oleh peserta pemilu tidaklah sulit, imbuh Ilham.

Disinggung terkait sanksi apabila ada peserta yang tidak menyampaikan LPSDK, Ilham menyampaikan bahwa tidak ada sanksi terkait laporan LPSDK ini biarlah masyarakat sendiri yang menilai kredibilitas para calon jika memang mereka tidak malaporkan. Yang memiliki sanksi terkait pelaporan dana kampanye adalah Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) apabila sampai tanggal 26 April 2019 sebagai batas akhir pelaporan bagi Parpol dan calon DPD yang tidak melaporkan akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai calon terpilih.

(Hupmas/myd; doc foto/zulfn)