KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362

  • Parpol
  • Baliho
  • Parpol 2019

    PARPOL PESERTA PEMILU 2019, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 27 Juni 2018
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

TRANSPARANSI PENATAAN DAPIL PEMILU 2019

PEKANBARU (KPU) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau beserta KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau berupaya transparan dan terbuka kepada seluruh elemen masyarakat dalam menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) dengan cara mengundang stakeholder bersama-sama merumuskan dapil untuk kemudian diajukan ke KPU RI.

 

Dalam sambutannya Ketua KPU Riau Dr. H. Nurhamin, S.Pt, MH menyampaikan pentingnya 7 prinsip penyusunan dapil tersebut. “Keadilan adalah kunci utama dalam penyusunan dapil,” ungkap Nurhamin dihadapan peserta rapat, Selasa (26/12).

Dengan berpegang pada 7 prinsip ini diharapkan mekanisme penyusunan dapil kali ini mampu mengakomodir kepentingan juga keinginan masyarakat, sehingga seluruh elemen masyarakat merasa terwakili, imbuh Nurhamin.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh masing-masing KPU Kabupaten/Kota ditemui beberapa kendala seperti, pemekaran wilayah yang belum disahkan oleh Kemendagri sehingga kode wilayah pemekaran sampai saat ini belum ada. permasalahan berikutnya adalah penurunan jumlah penduduk atau pergeseran penduduk yang berakibat kepada jumlah alokasi kursi disuatu dapil.

Dari total penduduk Pemilu 2014 untuk Pemilu 2019 kelak terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar + 200 ribu kata Drs. Syapril Abdullah, M.Si divisi Program dan Data.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Disdukcapil Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir penduduk Provinsi Riau telah melakukan perekaman e-KTP hampir 90%, dengan perekaman ini ditemukan kegandaan yang cukup banyak sehingga harus dilakukan klarifikasi dan penyesuaian data sehingga didapatkan data tunggal para pemilik KTP ganda.

Kegandaan KTP sering dijumpai didaerah-daerah perbatasan baik perbatasan antar kabupaten atau perbatasan antar provinsi, untuk itu harus terus dilakukan update data kependudukan secara berkesinambungan.

(Hupmas/myd;doc foto/KH)