KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362

  • abana
  • Pilkada Serentak

    LOGO & MASKOT PILGUBRI 2018, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 15 Februari 2017
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

KPU RIAU TAJA BIMTEK PENCALONAN

PEKANBARU (KPU)– Guna mensosialisasikan proses ataupun mekanisme pendaftaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau selenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pencalonan, Selasa (7/11/2017) bertempat disalah satu hotel ternama di Pekanbaru.

Syarat pencalonan menjadi syarat wajib yang dibawa atau dilampirkan pada saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, hal tersebut diungkapkan Komisoner Divisi Teknis Penyelenggara Abdul Hamid dihadapan para peserta Bimtek.

“Bedakan antara syarat pencalonan dan syarat calon, karena syarat pencalonan sifatnya wajib ada pada saat pendaftaran sementara syarat calon dapat dilengkapi kemudian,” tegas Abdul Hamid. Selain itu Abdul Hamid juga menekankan pentingnya para calon yang berasal dari perseorangan untuk segera menunjuk tim penghubung agar dapat mengikuti pelatihan kecil terkait upload dukungan dengan menggunakan form template yang sudah disediakan.

Dalam bimtek kali ini turut disampaikan terkait regulasi yang mengatur pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 seperti dasar UU Nomor 10 Tahun 2016 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan.

Ilham selaku Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan agar Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan memahami regulasi dan mekanisme yang mengatur terkait pencalonan Pilgub Tahun 2018 karena terdapat beberapa perubahan yang harus disesuaikan dengan regulasi yang terbaru.

“Ada beberapa mekanisme yang berubah dalam pencalonan Pilgub Tahun 2018, untuk itu diharapkan kita saling berkomunikasi guna menyamakan persepsi agar tidak salah dalam mengartikan bahasa Undang-Undang atau peraturan lainnya, Ujar Ilham. Update informasi tentang perundangan dan peraturan yang berlaku adalah salah satu kunci penyamaan persepsi itu, sambung Ilham.

Peserta bimtek diikuti oleh perwakilan/ utusan Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2014, Tokoh Masyarakat, Kelompok Paguyuban, Tokoh Pemuda beserta LSM.

(Hupmas/myd)