KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362

  • abana
  • Pilkada Serentak

    LOGO & MASKOT PILGUBRI 2018, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 15 Februari 2017
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

KUATKAN KELEMBAGAAN Adhoc; KPU GELAR BIMTEK

PEKANBARU (KPU) – Guna menghasilkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau (Pilgubri) Tahun 2018 yang bersih dan berintegritas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau mengawalinya dengan membentuk badan adhoc yang kuat secara kelembagaan dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPU Riau Nurhamin pada saat membuka acara dihadapan para peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) dari KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, bertempat di Kantor KPU Riau Jl. Gajahmada Nomor 200 Pekanbaru Senin (9/10).

Badan adhoc merupakan ujung tombak keberhasilan penyelenggaraan Pilgubri 2018, untuk itu seleksi keanggotaannya harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kompetensi yang dimiliki.

“Aspek integritas yang dimiliki oleh para calon adalah hal yang paling utama selain aspek kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon,” pesan Nurhamin kepada peserta Bimtek. Untuk itu KPU Riau melibatkan salah satu universitas di Riau guna menyusun soal-soal yang akan digunakan dalam proses seleksi keanggotaan badan adhoc, Imbuh Nurhamin.

Dalam Bimtek pembentukan badan adhoc kali ini, turut digali mengenai permasalahan atau hambatan yang dialami dilapangan, seperti minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di tiap wilayah kerja Kabupaten/Kota masing-masing. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh salah seorang peserta dimana terdapat kendala yang dihadapi disuatu desa/kelurahan dimana warganya tidak ada yang bersedia menjadi anggota salah satu badan adhoc, terlebih saat ini pengaturan masa periode tidak diperbolehkannya menjadi anggota badan adhoc lebih dari 2 kali masa periode rezim pemilu/pemilukada akan semakin mengurangi minat warga.

Percayalah bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh KPU telah melalui berbagai pertimbangan tertentu, salah satunya adalah kebijakan tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 kali masa periode rezim pemilu/pemilukada, ungkap Nurhamin menyakinkan.

“Tanpa kita sadari seleksi telah terbantu dengan kebijakan itu, karena beberapa kali masa periode pemilu/pemilukada badan adhoc ditenggarai “bermain” dengan peserta pemilu/pemilukada,” ujar Nurhamin lagi. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya gugatan atau sengketa yang diajukan ke lembaga peradilan.

Baru pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2015 dan 2017 terjadi penurunan gugatan di lembaga peradilan, hal tersebut mengindikasikan semakin baiknya proses yang dilakukan oleh penyelenggara itu sendiri, pungkas Nurhamin.

(Hupmas/myd)