KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362

  • abana
  • Pilkada Serentak

    LOGO & MASKOT PILGUBRI 2018, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 15 Februari 2017
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

KPU RIAU KIRIM 2 ORANG PESERTA JAMBORE DEMOKRASI

PEKANBARU (KPU) – Dua orang anggota Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi (KPPD) Provinsi Riau dikirim ke Bogor-Jawa Barat dalam rangka mengikuti pembekalan terkait volunteer kepemiluan 15 s/d 17 Agustus 2017. Diharapkan kepada masing-masing utusan dari tiap Provinsi diseluruh Indonesia mampu mengembangkan sekaligus menshare pengetahuan yang didapat selama mengikuti kegiatan kepada rekan-rekan komunitas lain di daerahnya masing-masing.

Selain penting, komunitas ini juga menambah semangat kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena komunitas ini tetap ada di seluruh Indonesia dan terus membangun jaringan dalam membantu sosialisasi KPU. Bahkan, salah satunya akan bisa menjadi simbol komunitas pemilu dan demokrasi di tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat membuka secara resmi kegiatan Jambore Komunitas Demokrasi “Gerakan Sadar Pemilu”, Selasa (15/8) di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

“Selama ini, komunitas yang fokus pada isu demokrasi masih terpusat di Jakarta, sehingga masih ada ketimpangan berdemokrasi di daerah. Untuk itu, KPU berupaya mewujudkan komunitas ini secara sukarela, dengan harapan dapat menularkan dan menyebarluaskan semangat untuk berpartisipasi dalam pemilu,” ujar Arif dalam paparan selayang pandang program pengembangan komunitas peduli pemilu dan demokrasi.

Sementara itu turut hadir dalam kegiatan Jambore Demokrasi Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Dra. Hj. Odeng Rahmadiani melalui media sosial kepada tim kpu-riauprov.go.id menyampaikan bahwa para komunitas di daerah diharapkan mampu menjadi cikal bakal berdirinya sebuah lembaga yang peduli terhadap pemilu dan demokrasi, dengan demikian diharapkan pengembangan demokrasi di daerah masing-masing mampu berjalan seimbang bahkan mampu sebagai check and balance bagi roda pemerintahan daerah terkait berbagai hal, tutupnya.

(Hupmas/myd)