KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362
  • abana
  • abana
  • Pilkada Serentak

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 15 Februari 2017
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

6 Alasan MK Hapus Campur Tangan DPR Atur 'Dapur' KPU

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan rapat konsultasi DPR-KPU hasilnya tidak mengikat KPU. Sebab, sebagai penyelenggara pemilu, KPU harus mandiri dan bebas dari intervensi.

Vonis itu dibacakan dalam sidang terbuka di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (10/7/2017). Dalam vonis itu, hakim konstitusi Saldi Isra memilih tak berpendapat karena ia pernah menjadi ahli KPU sebelum menjadi hakim konstitusi.

Berikut ini 6 alasan MK menghapus campur tangan DPR yang terlalu jauh ke KPU itu:.

1. Sepanjang sejarah Pemilu yang penyelenggaranya adalah pemerintah dan partai politik, kecurangan yang melibatkan penyelenggara Pemilu telah menjadi bagian dari catatan buruk pelaksanaan Pemilu. Pemilu pada masa Orde Baru, LPU yang dipimpin Menteri Dalam Negeri tidak saja bertugas menyelenggarakan Pemilu secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, melainkan juga turut memastikan agar Pemilu dimenangkan oleh organisasi peserta Pemilu pendukung pemerintah.

Catatan panjang sejarah penyelenggaraan Pemilu yang selalu diwarnai praktik curang yang melibatkan penyelenggara tersebut menjadi salah satu pertimbangan MPR untuk menyerahkan penyelenggaraan Pemilu kepada sebuah lembaga yang bersifat mandiri, bukan lagi oleh pemerintah ataupun partai politik peserta Pemilu.

2. Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu yang jujur dan adil hanya akan dapat diwujudkan bila diselenggarakan oleh sebuah lembaga yang bebas dari intervensi lembaga mana pun, lebih-lebih institusi yang di dalamnya terdapat peserta Pemilu. Peran DPR dan pemerintah berhenti hanya sampai tahap pembentukan undang-undang yang berhubungan dengan Pemilu dan melaksanakan seleksi calon anggota penyelenggara Pemilu.

Dengan demikian, apabila sudah masuk pada proses dan tahapan, Pemilu sepenuhnya harus dikendalikan oleh KPU sebagai lembaga independen. Di mana, kejujuran dalam Pemilu hanya mungkin dapat dicapai apabila Pemilu dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang bersifat mandiri.

3. Kemandirian KPU merupakan pengejawantahan dari kedudukan KPU yang secara konseptual dikategorikan sebagai lembaga independen. Kata 'mandiri' dalam Pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menunjuk pada kedudukan KPU sebagai lembaga yang berada di luar kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan DPR. Sebagai lembaga mandiri, KPU memiliki kewenangan untuk menjalankan sebagian fungsi negara yang diberikan kepadanya oleh UUD 1945 dan undang-undang.

4. Sifat mandiri yang dilekatkan kepada KPU mencakup kemandirian institusional, fungsional, dan personal. Mandiri secara institusional berarti, secara kelembagaan, KPU berdiri sendiri dan terbebas dari ketergantungan pada lembaga atau infrastruktur politik lainnya. Sedangkan mandiri secara fungsional bermakna bahwa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari intervensi pihak dan kelompok mana pun.

Dalam menjalankan fungsi membentuk peraturan pelaksana maupun dalam melaksanakan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu, KPU bebas dari tekanan ataupun pengaruh pihak mana pun. Sedangkan mandiri secara personal bermakna bahwa setiap anggota lembaga penyelenggara Pemilu haruslah orang-orang yang bebas dari keanggotaan yang bersifat partisan.

Kemandirian secara institusional, fungsional, maupun personal merupakan satu kesatuan makna dari sifat mandiri yang dilekatkan pada KPU sesuai dengan Pasal 22E ayat 5 UUD 1945.

5. Norma UU yang mengatur kemandirian KPU juga harus dinilai berdasarkan aspek keberlakuan yang tepat (appropriate working) sekaligus aspek antisipasi terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang. Dalam hubungan ini, rumusan norma undang-undang dimaksud tidak boleh dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ad hoc, kasuistis, dan pragmatis yang menyebabkan norma undang-undang itu segera akan kehilangan relevansi ataupun koherensinya sebagai aturan yang bersifat dan berlaku umum yang sekaligus antisipatif.

6. KPU merupakan lembaga yang kemandiriannya dijamin oleh UUD 1945. Kemandirian demikian, baik secara historis, sistematis, teleologis, maupun antisipatif merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan guna menjamin terselenggaranya Pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Sementara itu, dengan mengikuti kaidah penafsiran Konstitusi yang memandang hukum dasar sebagai satu keutuhan, koherensi, serta keberlakuannya yang tepat, terselenggaranya Pemilu yang demokratis, termasuk pemilihan kepala daerah, merupakan prasyarat bagi terwujudnya budaya demokrasi yang sehat dalam rangka mewujudkan gagasan negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

"Jadi buat penyelenggara pemilih tidak ragu. Kalau DPR desak-desak, didengar saja tidak usah dilaksanakan saja, nggak apa-apa," ujar mantan pimpinan KPU, Hadar Nafis Gumay, seusai persidangan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (10/7).

Hadar mengatakan, dengan dikabulkannya oleh MK, hal itu tidak serta-merta menghilangkan konsultasi dengan DPR. Sifat konsultasi pun menjadi lebih dimaknai fleksibel.

"Tetap dilakukan, tetapi bersifat inisiatif. Sehingga bisa dilaksanakan pihak mana pun, baik DPR yang memanggil atau KPU meminta," tuturnya.

(detik.com/asp/elz)