KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
PROVINSI RIAU

Jl. Gajah Mada No. 200 Pekanbaru-Riau, Tel. (0761) 858361, Fax. (0761) 858362

  • abana
  • Pilkada Serentak

    LOGO & MASKOT PILGUBRI 2018, Selanjutnya...
  • Jangan GOLPUT

    Sukseskan Pilkada 15 Februari 2017
  • Roadshow Pilgub

    Menuju Pilgub Riau 2018, Selanjutnya...
Print

SINKRONISASI DATA PEMILIH, KPU RIAU AJAK DISDUKCAPIL DUDUK BERSAMA

PEKANBARU (KPU) – Dalam upayanya untuk terus memperbaiki data pemilih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau gelar Rapat Koordinasi (Rakor) dengan mengundang Disdukcapil dan KB beserta Biro Tata Pemerintahan Provinsi Riau, Rakor diselenggarakan di Lt. 2 Kantor KPU Riau Jl. Gajahmada Nomor 200 Pekanbaru, Senin (12/6).

Dalam pembukaan Rakor, Ketua KPU Riau Dr. H. Nurhamin, S.Pt, MH menyampaikan pesan agar KPU Kabupaten/Kota senantiasa memperbaharui data pemilih sesuai arahan KPU RI via Surat Edarannya beberapa waktu yang lalu. Karena dari waktu ke waktu pelaksanaan Pemilu/Pilkada, Data Pemilih hampir dapat dipastikan menimbulkan masalah seolah tanpa berkesudahan.

“Kita menginginkan gugatan terkait data pemilih tidak ada lagi dimasa-masa yang akan datang,” ungkap Nurhamin. Hendaknya updating data pemilih secara terus menerus akan meminimalisir permasalahan, hal terebut dibuktikan dengan minimnya gugatan terkait data pemilih pada Pilkada 2015 dan Pilkada 2017 di Provinsi Riau, imbuh Nurhamin.

Dalam Rakor kali ini muncul beberapa permasalahan yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota selaku verifikator updating data pemilih, seperti sikap kurang pedulinya masyarakat terhadap proses perbaikan data berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU padahal KPU Kabupaten/Kota telah melakukan beberapa cara dalam mensosialisasikan updating data pemilih berkelanjutan.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan verifikasi data yang dilakukan pada saat proses Pemilu/Pilkada sedang berlangsung, dimana ada peran aktif masyarakat dalam melakukan pengecekan terdaftarnya ia dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dari segi regulasi, data yang disampaikan oleh pihak Disdukcapil kepada KPU adalah data agregat kependudukan sementara data yang diinginkan oleh KPU adalah by name dan by address dengan alasan KPU dalam melakukan updating data pemilih berkesinambungan sangat memerlukan data yang lengkap. Sementara dari sisi Disdukcapil, menyampaikan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan/akses yang cukup untuk memberikan data pemilih lengkap karena kewenangan tersebut sekarang berada di pemerintah pusat.

(Humpas/Odg;doc foto/myd)